Peran komite sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan SMK di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur

Wahyu Dwi Mulyono; Pardjono Pardjono

doi:10.21831/jpv.v4i3.2562

Peran komite sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan SMK di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur

Wahyu Dwi Mulyono, Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta
Pardjono Pardjono, Universitas Negeri Yogyakarta

10.21831/jpv.v4i3.2562

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran komite sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan SMK negeri dan SMK swasta di Kabupaten Lamongan sebagai badan pertimbangan, badan pendukung, badan pengontrol, dan badan penghubung.Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi. Populasi sebanyak 61 SMK (enam SMK negeri dan 55 SMK swasta). Sampel sebanyak 42 SMK (empat SMK negeri dan 38 SMK swasta) ditentukan dengan teknik proportional random sampling. Pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan skala Likert. Analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. (1) Peran komite sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan SMK negeri secara keseluruhan termasuk dalam kategori baik. Peran yang paling tinggi adalah sebagai badan pertimbangan, kemudian sebagai badan pendukung, dan sebagai badan penghubung, sedangkan peran yang paling rendah adalah sebagai badan pengontrol. (2) Peran komite sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan SMK swasta secara keseluruhan termasuk dalam kategori baik. Peran yang paling tinggi adalah sebagai badan pendukung, kemudian sebagai badan penghubung, dan sebagai badan pertimbangan, sedangkan peran yang paling rendah adalah sebagai badan pengontrol.

THE ROLESOF THE SCHOOL COMMITTEE IN THE IMPLEMENTATION OF VOCATIONAL HIGH SCHOOL IN LAMONGAN REGENCY, EAST JAVA

Abstract

This study is aimedat investigating the roles of the school committee in the implementation of state vocational high schools (VHS) and private VHSs in Lamongan Regency, as anadvisory agency, supporting agency, controlling agency, and mediator agency.This study isanevaluation. The population was 61 VHSs (six state VHSs and 55 private VHSs). A sample of 42 VHSs (four state VHSs and 48 private VHSs) was established using the proportional random sampling technique. The data collection used a questionnaire with Likert scale. The data analysis used the quantitative descriptive analysis.The results show as follows. (1) The overall role of the school committee in the implementation of state VHSs is in a good category. The highest is the role as the advisory agency, then the role as the supporting agency, and the role as the mediator agency, while the lowest is the role as the controlling agency. (2) The overall role of the school committee in the implementation of private VHSs is in a good category. The highest is the role as the supporting agency, then the role as the mediator agency, and the role as the advisory agency, while the lowest is the role as the controlling agency.

Full Text:

PDF | 391-404

References

Akinola, B.O. (2009). School based management committees: the Nigerian experience. *The International Journal of Learning.*

Sudijono, Anas. (2006). *Pengantar evaluasi pendidikan.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Armansyah. (2009). Peranan dan pemberdayaan komite sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan SMA Negeri di Kota Binjai. Tesis magister, tidak diterbitkan, Universitas Sumatra Utara. Medan.

Boston Public School. (2013). The boston school committee. Diakses tanggal 29 Juli 2013, pada [http://www.bostonpublicschools.org/committee](http://www.bostonpublicschools.org/committee).

Department of Education Newfoundland. (2008). *Building learning communities: a handbook for school council.* Diakses tanggal 10 Mei 2014, pada [http://www.ed.gov.nl.ca/edu/publications/k12/Handbook2ndedition.pdf](http://www.ed.gov.nl.ca/edu/publications/k12/Handbook2ndedition.pdf).

Depdiknas. (2002). Kepmendiknas Nomor 44/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

Depdiknas. (2003a). *Acuan operasional dan indikator kinerja komite sekolah.* Jakarta: Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah.

Depdiknas. (2003b). *Undang-Undang RI Nomor 20, tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.*

Depdiknas. (2003c). *Indikator kinerja dewan pendidikan dan komite sekolah.* Jakarta: Depdiknas.

Depdiknas. (2005). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005, tentang Standar Nasional Indonesia.*

Depdiknas. (2007). *Pemberdayaan dewan pendidikan dan komite sekolah.* Jakarta: Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah.

Frontier School Division in Manitoba Canada. (2011). *School committee resource manual.* Manitoba: Frontier School Division.

Haryadi, Y., Meirawan, D., & Rahadi, A. (2006). *Pemberdayaan komite sekolah: modul 1: penguatan kelembagaan komite sekolah.* Jakarta: Depdiknas.

Hidayat, Nurdin. (2010). Peran komite sekolah dalam implementasi manajemen pendidikan di SMK N 4 Yogyakarta dan SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Tesis magister, tidak diterbitkan, Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.

Kemdikbud. (2013). *Panduan penyusunan proposal bantuan sosial dewan pendidikan dan komite sekolah.* Jakarta: Kemdikbud.

Khan, M., et.al. (2013). Impact of school councils on head teachers’ efficiency. *Journal of educational research dept of education IUB Pakistan, 16*(1), 15-26.

Kim A. (2004). Parent school partnership formation through the school council in Korea. *Educational Research for Policy and Practice, 3,* 127–139.

Alip, M & Soenarto. (2008). Pelaksanaan peran komite sekolah dalam penyelenggaraan SMK di DIY. *Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan, 1*(11), 146 - 162.

Nurkolis. (2005). *Manajemen berbasis sekolah.* Jakarta: Grasindo.

Nurlaela, L, et.al. (2011). Strategi peningkatan hubungan kemitraan antara komite sekolah, dunia usaha/dunia industri dengan sekolah menengah kejuruan. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah.

Ontario Ministry of Education. (2002). *School councils: a guide for members.* Ontario: Ontario Ministry of Education.

Osorio, B, et.al. (2009). *Decentralized decision-making in schools the theory and evidence on school-based management.* Washington DC: The World Bank.

Slamet. (2005, Januari). Pengembangan Kapasitas untuk Mendukung Desentralisasi Pendidikan Kejuruan. Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Rapat Terbuka Senat di Universitas Negeri Yogyakarta.

Suparlan, Tumenggung, A., & Meirawan, D. (2006). *Pemberdayaan komite sekolah: modul 3 peningkatan wawasan kependidikan pengurus komite sekolah.* Jakarta: Depdiknas.

Zajda, J. (2009). *Decentralisation, school-based management, and quality.* New York: Springer.

DOI: https://doi.org/10.21831/jpv.v4i3.2562