Focus and Scope Publication Ethics Editorial Board Reviewers Author Guidelines Peer-Review Process Online Submission Screening of Plagiarism Retraction Journal History Visitor Counter Publishing System
Search
KEMANDIRIAN FISKAL DAERAH OTONOMI: KESIAPAN DAERAH DALAM PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN
Abstract : 125
PDF : 185
KAJIAN PERAN ELIT POLITIK DALAM KEBIJAKAN PANGAN: JEBAKAN IMPOR PANGAN PASCA REFORMASI
Abstract : 163
PDF : 555
THE IMPACT OF TRIPLE F-CRISES (FUEL, FOOD, AND FINANCE) ON HOUSEHOLD CONSUMPTION IN INDONESIA
Abstract : 14
PDF : 13
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KUOTA BAGI PENYANDANG DISABILITAS UNTUK MENDAPATKAN PEKERJAAN DI KOTA YOGYAKARTA
Abstract : 357
PDF : 766
IMPLEMENTASI PERATURAN DESA MAJASARI NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) ASAL DESA MAJASARI
Abstract : 77
PDF : 67
POPULATION CONTROL POLICIES IN THE SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA AFTER TOTAL FERTILITY RATE INCREASED BASED ON IDHS 2017
Abstract : 11
PDF : 22
VILLAGE GOVERNMENT MANAGEMENT ON THE EFFECTIVENESS OF ACHIEVING THE VILLAGE AUTONOMY PROGRAM THROUGH THE PERFORMANCE OF VILLAGE APPARATUSES IN GARUT REGENCY
Abstract : 17
PDF : 11
PERFORMANCE LEGITIMACY: THE SOCIO-ECONOMIC CONDITIONS UNDER THE SULTAN'S ADMINISTRATION IN YOGYAKARTA
Abstract : 13
PDF : 17
FAKTOR-FAKTOR PEMBENTUKAN DAERAH OTONOMI BARU DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEUANGAN NEGARA
Abstract : 31
PDF : 42
REVITALISASI BADAN KOORDINASI WILAYAH (BAKORWIL) PROVINSI JAWA TIMUR DALAM RANGKA EFEKTIFITAS PELAKSANAAN KOORDINASI PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DI DAERAH
Abstract : 31
PDF : 33
PELEMBAGAAN REFORMASI BIROKRASI DALAM KONTEKS PELAKSANAAN UU APARATUR SIPIL NEGARA DI KABUPATEN SLEMAN
Abstract : 126
PDF : 372
USING THE THEORY OF PLANNED BEHAVIOR TO UNDERSTAND PADDY RICE FARMERS' INTENTION TO PARTICIPATE IN WAREHOUSE RECEIPT SYSTEM
Abstract : 72
PDF : 39
EVALUASI KEBIJAKAN PENINGKATAN KESIAPSIAGAAN MASYARAKAT KOTA PADANG DALAM MENGHADAPI BENCANA GEMPABUMI DAN TSUNAMI
Abstract : 156
PDF : 334
PENCEGAHAN HIV/AIDS MELALUI COLLABORATIVE GOVERNANCE ANTARA PEMERINTAH, LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT, DAN MASYARAKAT DI PROVINSI DKI JAKARTA
Abstract : 68
PDF : 17
ANALISIS OPEN GOVERNMENT PADA DIREKTORAT JENDEREAL ENERGI BARU, TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
Abstract : 27
PDF : 32