KAJIAN TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN NEGARA DI INDONESIA SETELAH AMANDEMEN UUD 1945
Setelah terjadi era reformasi UUD 1945 yang dulunya disakralkan dan ternyata mengandung banyak kelemahan oleh MPR hasil pemilu diamanden sampai beberapa kali. Di dalam UUD 1945 yang telah diamandemen terjadi perubahan terhadap sistem penyelenggaraan negara di Indonesia termasuk perubahan sistem pemilihan penyelenggara negara yang diadakan tiap lima tahun sekali. Setelah diadakan amandemen terhadap UUD 1945 pemilihan untuk anggota legislatif diadakan secara langsung sekaligus memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Di samping itu, pemilihan presiden dan wakil presiden setelah amandemen UUD 1945 juga diadakan secara langsung. Sebelum amandemen UUD 1945, pemilihan presiden dan wakil yang diadakan melalui sistem perwakilan yang dilakukan oleh anggota-anggota DPR.
Authors retain the copyright of their published work.
By submitting and publishing in Humanika Journal, authors grant the journal the right of first publication and authorize the distribution of their work under the Creative Commons Attribution-NonComercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY- NC-SA 4.0) license.
Authors are required to submit a signed License to Publish Agreement as a supplementary file during submission. This agreement grants publication rights to the journal while allowing authors to retain copyright.
Author Rights
Authors are permitted to:
- Share their published articles on personal websites, institutional repositories, and academic networks.
- Use the article in teaching, presentations, and future work.
- Distribute the published version of record with proper citation to the journal.

