PAHAM KEKUASAAN JAWA DALAM BUDAYA POLITIK ORDE BARU DI INDONESIA SEBUAH KAJIAN ANTROPOLOGI SASTRA

Abstract

Dosa budaya politik orde baru banyak dipengaruhi oleh penyalahgunaan paham kekuasaan Jawa. Kekuasaan Jawa yang mustinya adiluhung, berdasarkan wahyu atau pulung telah dibelokan oleh penguasa sehingga tumbuh sistem patronase (bapakisme,) yang melahirkan budaya KKN (kolusi, korupsi, dan nepotisme). Hal itu terjadi dalam wawasan antropologi sastra karena ada pengaruh zaman edan yaitu sebuah era yang memungkinkan tcrjadinya kekacauan dan kebimbangan. Pada saat semacam itu muncul pula gerakan ratu adil yang menginginkan lahirnya panguwasa sejati artinya pemerintahan baru yang legitimate.

Hasil kajian terhadap teks-teks Jawa secara antropologi sastra dan historis, tampak bahwa pengaruh zaman edan terhadap budaya politik orde baru juga telah memunculkan budaya ewuh pakewuh sehingga pengadilan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Zaman edan juga telah memicu lahirnya budaya ingin menyenangkan atasan. Akibatnya dalam pemerintahan orde baru sering terjadi upeti dan sogok-menyogok kepada atasan. Atas dasar ini, pemerintahan menjadi tidak bersih dan berwibawa, melainkan penuh dengan intrik seperti dagang sapi. Gema pemerintahan orde baru yang kotor itu ternyata juga berimbas pada orde reformasi. Lahirnya budaya politik yang kurang sehat (kontra) di atas, karena terdorong juga oleh godaan kekuasaan dan kewibawaan. Kekuasaan dan kewibawan dianggap sesuatu yang sakral dan sakti sehingga terjadi keinginan mempertahankan status quo. Akibatnya, lahir pemerintahan yang otokratik, seperti tempu dahulu di era kerajaan. Jika di era kerajaan terjadi demokrasi demokrasi semu, era orde baru dan orde reformasi pun tidak jauh berbeda. Dalam konteks ini,secara antropologi sastra ada sebuah warisan historis yang hendak dipertahankan oleh pelaku budaya kekuasaan. Pemerintahan yang berdemokrasi semu biasanya anti kritik dan mengasumsikan bahwa pemerintah selalu benar.

Kata kunci: kekuasaan Jawa, orde baru, dan antropologi sastra