Negosiasi Negara dan Masyarakat dalam Pembangunan Pariwisata di Bali pada Awal Orde Baru: Turisme Hippies 1968-1979

Abstract

Artikel ini mengkaji bagaimana pembangunan pariwisata Bali pada awal Orde Baru menjadi arena negosiasi antara negara dan masyarakat melalui fenomena turisme hippies pada 1968-1979. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih menekankan peran negara dalam pembangunan pariwisata atau pembentukan citra Bali sebagai destinasi wisata internasional, artikel ini menunjukkan bahwa perkembangan pariwisata Bali juga dibentuk oleh interaksi antara kebijakan negara dan agensi masyarakat lokal. Dengan menggunakan perspektif state-society relations, artikel ini memperlihatkan bagaimana pemerintah Orde Baru berupaya membentuk model pariwisata ideal melalui pembangunan infrastruktur, penataan kawasan wisata, pengawasan terhadap wisatawan asing, serta berbagai kebijakan administratif untuk mengendalikan turis hippies. Pada saat yang sama, masyarakat Bali, khususnya di Kuta dan Ubud, tidak sekadar menjadi objek kebijakan negara, tetapi juga memanfaatkan kedatangan turis hippies untuk membangun berbagai bentuk usaha pariwisata yang kemudian menjadi fondasi ekonomi wisata lokal. Berdasarkan arsip pemerintah, surat kabar Indonesia dan Belanda, statistik pariwisata, serta wawancara dengan pelaku dan saksi sejarah, artikel ini berargumen bahwa perkembangan pariwisata Bali pada awal Orde Baru merupakan hasil negosiasi antara kontrol negara dan inisiatif masyarakat lokal. Dengan demikian, artikel ini memperluas historiografi pariwisata Indonesia dengan menunjukkan bahwa pembangunan pariwisata tidak sepenuhnya merupakan hasil perencanaan negara, melainkan juga dibentuk oleh praktik-praktik sosial masyarakat dalam merespons mobilitas global yang dibawa oleh turisme hippies.

Kata Kunci : Orde Baru, pariwisata, Bali, turisme hippies, negara dan masyarakat