Model Kebijakan Kombinasi dalam Perlindungan HAM Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan

Abstract

Penelitian ini bertujuan menggambarkan model kebijakan kombinasi perlindungan HAM terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan DIY. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ditentukan secara purposive, pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi diperkuat FGD, analisis data dengan analisis induktif. Hasil penelitian menunjukkan model kebijakan kombinasi perlindungan HAM terhadap Narapidana dapat digambarkan:1) Mengatur “eksistensi” hak kebutuhan biologis narapidana dalam bentuk perubahan Undang-Undang; 2) Mengatur anggaran pengadaan obat-obatan bagi narapidana yang sakit sehingga pelayanan kesehatannya terpenuhi; 3) Mengatur anggaran melanjutkan keterampilan bagi narapidana; 4) Mengatur pengadaan SDM profesional bidang pendidikan, agama, kesehatan, psikologi, serta keterampilan. Teknis kebijakan dirancang dalam peraturan menteri dengan memperhatikan pertimbangan rasional, menekankan pada aspek efektivitas, efisiensi, dan ekonomis. Efektivitas pelaksanaan model kebijakan kombinasi tersebut belum terlaksanasehingga belum dapat diobservasi, disebabkan: sistem kewenangan sentralistik, uji coba model kebijakan kombinasi berimplikasi pada banyak aspek, narapidana jumlahnya besar, serta anggaran penyediaan fasilitas pendukung pelaksanaan dan lokasi uji coba kebijakan sangat bersifat politis.

Kata kunci: model kebijakan, HAM, narapidana

Model Kebijakan Kombinasi dalam Perlindungan HAM Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan