STATE POSITION AMONG OF THE INFORMATION TECHNOLOGY PARADIGM: REVIEW OF THE MEDIA LITERACY MOVEMENT BY DIY KPID AND BTKP DIY

Abstract

The Democratic System of Pancasila that has been chosen by Indonesian founders give several consequences. The state needs to be responsible for regulating equality policies for every citizen. Not only about the issue of equitable economic resources but also equal access to information. In the context of the country, democracy and markets equal access to information can be understood as information technology paradigm. This paradigm means that all systems that use by technology information are defined by networking sense, which is an empowering citizen to influence a wide variety of processes. Through the observation and depth of methods, this research examines the role of the Yogyakarta Provincial Education and Sports Agency for educating students and the equitable distribution of information technology. The city was chosen as a research umbrella carried out by Media Literacy Activists Network in 2017. As result of this research shows that literacy education efforts were carried out by Indonesia Broadcasting Commision of Yogyakarta Special Region were still struggling in a protectionist perspective, while The Institute of Government Education Communication Technology in Yogyakarta Province is using creative media approach as an effort to use technology as part of empowerment.

Sistem Demokrasi Pancasila yang dipilih oleh para pendiri bangsa Indonesia melahirkan beberapa konsekuensi logis. Diantaranya menuntut peran negara dalam mengatur kebijakan pemerataan keadilan. Keadilan tidak hanya pada persoalan pemerataan sumber-sumber ekonomi, namun juga pemerataan akses informasi. Dalam masyarakat, akses informasi ini di sebut sebagai paradigma teknologi informasi. Paradigma ini berarti ketika semua sistem yang menggunakan teknologi informasi didefinisikan oleh ‘logika jaringan’ yang memungkinkan mereka memengaruhi suatu varietas luas proses-proses dan organisasi-organisasi. Ketika “logika jaringan” tersebut telah terjadi dengan melimpahnya akses informasi di dunia maya lalu langkah-langkah seperti apa yang diterapkan oleh Negara khususnya Dinas Pendidikan dan Olahraga Provinsi Yogyakarta untuk mendidik siswa dan guru sebagai bagian dari pemerataan keadilan dalam teknologi informasi? Kota ini dipilih berkaitan dengan payung riset yang dilakukan bersama-sama dengan Jaringan Pegiat Literasi Media (Japelidi) pada tahun 2017. Penelitian ini menggunakan instrumen yang telah disusun melalui pengayaan teori digital literasi berkaitan dengan tujuan penelitian yaitu, memetakan aktivitas Literasi Digital. Melalui desk study, observasi dan wawancara mendalam sebagai metode, peneliti menemukan upaya pendidikan literasi yang dilakukan KPID DIY masih berkutat dalam perspektif proteksionis sedangkan BTKP DIY lebih pada pendekatan media kreatif sebagai upaya menggunakan teknologi sebagai bagian dari pemberdayaan.