How Do Governments Spend Their Public Spending?

Munhamik Luthfia; Baldric Siregar

doi:10.21831/economia.v12i2.11297

How Do Governments Spend Their Public Spending?

Munhamik Luthfia, STIE YKPN Yogyakarta, Indonesia
Baldric Siregar, STIE YKPN Yogyakarta, Indonesia

10.21831/economia.v12i2.11297

Abstract

Abstract: How Do Governments Spend Their Public Spending? The objectives of this study are to examine whether the local expenditure for education, health, and economic influence economic welfare, and whether population influences the relationship between them. This study used the sample of all province in Indonesia 2008-2013, except Kalimantan Utara Province. The method used in this study is multiple regression methods. The result of this study states that education expenditure had a significant positive effect, health expenditure had not significant negative effect, while economic expenditure had a significant negative effect on the welfare. Population as the moderating variable cannot moderate the relationship between that expenditure with the welfare.

Keywords: education expenditure, health expenditure, economic expenditure, population, and welfare.

Abstrak: Bagaimana Pemerintah Mengalokasikan Pengeluaran Publiknya? Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji apakah belanja daerah untuk belanja pendidikan, kesehatan, dan ekonomi mempengaruhi kesejahteraan, dan apakah populasi mempengaruhi hubungan antara ketiga belanja tersebut dengan kesejahteraan. Penelitian ini menggunakan sampel seluruh provinsi di Indonesia tahun 2008-2013, kecuali Provinsi Kalimantan Utara. Metode yang digunakan adalah metode regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja pendidikan memiliki pengaruh positif, belanja kesehatan memiliki pengaruh negatif tidak signifikan, dan belanja ekonomi memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kesejahteraan. Populasi sebagai variable moderasi tidak mampu memoderasi hubungan antara ketiga belanja tersebut dengan kesejahteraan.

Kunci: belanja pendidikan, belanja kesehatan, belanja ekonomi, populasi penduduk, dan kesejahteraan masyarakat.

Keywords

education expenditure; health expenditure; economic expenditure; population; welfare.

Full Text:

PDF

References

Baeti, N. (2013). Pengaruh Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2011. Economics Development Analysis Journal. 2(3), 85-97.

Devarajan, S., Swaroop, V., & Zou, H.-f. (1996). The Composition of Public Expenditure and Economic Growth. Journal of Monetary Economics. 37(2), 313-344.

Hakimudin, D. R. (2010). Analisis Efisiensi Belanja Kesehatan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2007. Thesis. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2012). Analisis Realisasi APBD Tahun Anggaran 2011. Jakarta: Kementerian Keuangan RI

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2006). Buletin Teknis Nomor 04 Tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah. Jakarta

Kumalasari, M., & Poerwono, D. (2011). Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Rata-Rata Lama Sekolah, Pengeluaran Perkapita dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinandi Jawa Tengah.

Lestari, T. & Khusaini, M. (2013). Analisis Efisiensi Belanja Daerah di Jawa Timur. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya. 1(2).

Manik, T. (2013). Analisis Pengaruh Kemakmuran, Ukuran Pemerintah Daerah, Inflasi, Intergovernmental Revenue dan Kemiskinan Terhadap Pembangunan Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi. Jurnal Organisasi dan Manajemen, 9(2), 107-124

Menteri Keuangan. (2007). Peraturan Menteri Keuangan No. 91/ PMK.06/2007 Tentang Bagan Akun Standar. Berita Negara RI. Jakarta.

Penz, P., Drydyk, J., & Bose, P. (2011). Displacement by Development: Ethics, Rights and Responsibilities. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Republik Indonesia. (2005). Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2005 No. 140. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Jakarta.

Republik Indonesia. (2011). Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011.

Republik Indonesia. (2012). Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012

Republik Indonesia. (2014). Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014

Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Lembaran Negara RI Tahun 2003 No. 47. Sekretaris Negara RI. Jakarta.

Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lembaran Negara RI Tahun 2003 No 78. Sekretaris Negara RI. Jakarta.

Somashekar, N. T. (2003). Development and Environmental Economics. New Delhi: New Age International.

Sukirno, S. (2006). Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

Turnovsky, G. M. (2008). The Composition of Productive Government Expenditure: Consequences for Economic Growth and Welfare. Indian Growth and Development Review, 1(1), 57-83.

Widodo, A., Waridin, & K., J. M. (2011). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Melalui Peningkatan Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan, 1(1), 25-42.

DOI: https://doi.org/10.21831/economia.v12i2.11297