KURIKULUM BAHASA INDONESIA: PROBLEMATIKA DI LAPANGAN - Yulianto, Bambang (Diksi, 2015)
Those putting KBK/KTSP (short for Kurikulum Berdasar Kompetensi/ Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan or the Competency-Based Curriculum/the Curriculum at the Level of Educational Unit) of Bahasa Indonesia into practice still encounter an abundance of problems in the field. The problems involve its implementation in relation to the teachers, the students, and the supporting facilities. The implementation has indicated (a) the teachers' lack of understanding of the curriculum of Bahasa Indonesia in both the addition of basic competencies and the concepts of learning concerning linguistic aspects; (b) the teachers' apathetic attitude towards the curriculum because of their desire for uniformity and the increasingly heavier load of their duties; and (c) the teachers' lack of knowledge of efforts for maximum development of the curriculum such as practicing authentic assessment, selecting suitable lesson books, and running remedial and enrichment programs. As an impact of the implementation on the students, a sufficiently large number of students feel burdened with KBK because they already have many assignments in both their regular and remedial classes. As an impact of the implementation on the support facilities, it has brought to light that regional schools lack the facilities that could meet the demands of the curriculum. Keywords: KBK/KTSP, teachers' attitude, impacts, problems A. PENDAHULUAN mendorong pemikiran diperlukannya otonomi Salah satu implikasi diberlakukannya pendidikan. otonomi daerah adalah otonomi pendidikan. Di Dalam otonomi pendidikan terbuka samping karena adanya fakta hasil pendidikan peluang untuk menciptakan pendidikan di yang tidak merata di setiap daerah, seringkali daerah menjadi lebih berkualitas karena pejabat kebutuhan dan permasalahan pendidikan daerah memiliki wewenang yang luas untuk daerah yang berbeda-beda selalu diatasi dengan melakukan antisipasi dalam rangka meningkatcara yang sama, seragam. Apalagi, kebijakan kan kualitas pendidikan di daerahnya pusat seringkali tidak sesuai dengan kondisi di (Mudjiharto, 2000; Suyanto, 2001). Kegiatan lapangan selain juga datangnya sering terlalu rekrutmen untuk kepala sekolah, guru, dan terlambat sampai di tingkat bawah (daerah). siswa; pembinaan profesionalisme guru; Dalam hal yang demikian potensi akademis penentuan sistem evaluasi; dan sebagainya yang ada di daerah tidak bisa dimanfaatkan ditentukan oleh daerah (pemerintah provinsi, secara maksimal (Suryadi, 2001). Akibatnya, sekolah, dan masyarakat) (lihat Stinnett, 1968; kondisi tersebut tidak mampu memacu Dorros, 1978). Dengan demikian, kualitas persaingan yang sehat untuk meningkatkan hasilnya sangat ditentukan oleh kemampuan kualitas pendidikan, kecuali untuk memenuhi dan kemauan daerah (Kompas, 2001). target kebijakan. Kenyataan inilah yang ikut 26