POLA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SISTEM GANDA - Haryana, Kir (Jurnal Cakrawala Pendidikan, 2016)
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Tcntang Sistem Pcndidikan Nasional sampai sekarang ini telah banyak dilengkapi dcngan bcrbagai kebijakan pemerintah sebagai perangkat pendukung pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Bebcrapa aspek legal (kebijakan) pemerintah secara khusus yang berkaitan dcngan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) antara lain adalah: (a) Pcratllran Pcmerintah No. 29 Tahun 1990 Tentang Pcndidikan Mcnengah. (b) Pcraturan Pcmerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peranse~ Masyarakat Dalam Pcndidikan Nasional, (c) Kepmendikbud No. 0490/U/1992 Tentang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan (d) Kcpmcndikbud No. 080/Ul1993 Tentang Kurikulum SMK. Namun demikian pelaksanaan PSG sampai sekarang ini masih banyak ditemui berbagai permasalahan, diantaranya adalah: (a) Pokja PSG Dikmcnjur dan SMK bclum berpcran sebagaimana mestinya; (b) Pcmbentukan Majclis Sekolah belum mcngaeu pada pcdoman yang ada; (c) Majelis sekolah yang sudah ada belum bcrfungsi scbagaimana mestinya; (d) Penerapan PSG di bcberapa SM Kdiangap bukan merupakan hal baru serta masih adanya kcengganan SMK untuk mclaksanakannya; (e) Pemahaman tcntang konscp PSG olch SMK, Dikmenjur, dunia usaha dan industri, serta masyarakat pada umumnya masih kllrang pas; (I) Pengaturan waktu sulit karena bersamaan antara pelaksanaan PSG dengan tugas-tugas guru lainnya; dan (g) Kemampuan sehlUa pihak yang terkait dengan pelilksanaan PSG masih perlu peningkatan, khus'usnya' dalam bidang perencanaan program yang mengaeu standard profesi yang, berlaku. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya-upaya tertentu untuk mendukung penyelcnggaraan PSG, sehingga beberapa pcrmasalahan tersebut dapat dikurangi. Salah satu tisilha yang dapat dilakukan untuk maksud di atas antara lain dengan membuat acuan mengenai pola penyelcnggaraan PSG atau cara beserta langkah-Iangkah yang harus dilakukan sekolah dan institusi pasangannya. Bcberapa langkah tcrscbut antara lain: (a) dengan memaharrii'dan memasyarakatkan PSG scbagai slllitu "sistem" pendidikan, (b) pengorganisasian PSG, (c) pcmbcntukan'Sistem Informasi Operasional atau,wekanismc kerja PSG, dan (d) bagi SMK yang "pemula" melakukanfeasibility S/tldy dengan proscs pcntahapan (incremental). . Dengan adanya acuan tcrscbut, maka akan dapat membantu pihak . sekolah dartintitusi pasangannya untllk menyelenggarakan PSG baik bagi sekolah "pemula" maupun bagi yang tclah menyelcnggarakan PSG yang masih bersifat "konvensional".