PRAKTIK POLITIK UANG PADA PILKADES DI DESA KEWANGUNAN KECAMATAN PETANAHAN KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2019

Baharudin Salim Amirul Ardi; Nur Hidayah

doi:10.21831/dimensia.v11i2.59265

PRAKTIK POLITIK UANG PADA PILKADES DI DESA KEWANGUNAN KECAMATAN PETANAHAN KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2019

Baharudin Salim Amirul Ardi, Prodi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia
Nur Hidayah, Prodi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia

10.21831/dimensia.v11i2.59265

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk politik uang pada Pemilihan Kepala Desa Kewangunan tahun 2019 dan mengetahui upaya penanggulangan yang dilakukan Panitia Pemilihan Kepala Desa pada saat itu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Pengambilan sampel menggunakan teknik snowball sampling. Analisis data menggunakan teknik analisis data Miles dan Huberman. Validitas data menggunakan teknik triangulasi sumber dan bahan referensi. Hasil penelitian ini menemukan adanya empat bentuk politik uang pada pelaksanaan pilkades di Desa Kewangunan tahun 2019, yaitu 1) modus mempekerjakan warga, 2) sumbangan pembangunan, 3) perjudian, dan 4) serangan fajar. Panitia Pemilihan Kepala Desa Kewangunan tahun 2019 melakukan lima upaya penanggulangan politik uang menggunakan dua pendekatan. Pertama, pendekatan hukum meliputi 1) pembuatan tata tertib, 2) pemasangan spanduk, 3) sosialisasi, dan 4) koordinasi keamanan. Kedua, pendekatan agama berupa 1) koordinasi tokoh agama.

Keywords

politik uang, pilkades, penanggulangan politik uang

Full Text:

PDF

References

Alifah, N. N., & Sari, M. M. (2020). Persepsi Pemilih Tentang Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Gadungsari. Kajian Moral dan Kewarganegaraan. 8 (2): 671-686.

Amanu, M. (2015). Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Jatirejo Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri). Jurnal Mahasiswa Sosiologi. 1 (2): 1-24.

Arif, A., Hidayat, I. N., & Akmal, H. (2021). Peran KPU Ponorogo dalam Penanggulangan Money Politik Pilkada Kabupaten Ponorogo. 15 (1): 143-160.

Asnawi. (2016). Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik Uang Pemilihan Umum Legislatif pada Masa Kampanye di Kabupaten Serang. Jurnal Mimbar Justitia. 2 (2): 765-784.

Bakar, A. (2019). Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus Di Desa Payung Sekaki Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018) . JOM FISIP, 6: 1-15.

Delmana, L. P., Zetra, A., & Koeswara, H. (2020). Problematika dan Strategi Penanganan Politik Uang Pemilu Serentak 2019 di Indonesia. Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia. 1 (2): 1-20.

Halili. (2009). Praktik Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi di Desa Pakandangan Barat Bluto Sumenep Madura). Jurnal Humaniora. 14 (2): 99-112.

Holish, A. M., Rohmat, & Syarifudin, I. (2018). Money Politic dalam Praktik Demokrasi Indonesia. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang. 4 (2): 228-237.

Irfan. (2017). Analisis Praktik Perjudian dalam Pilkades (Studi pada Lima Desa Dua Kecamatan di Kabupaten Bima). Jurnal Pendidikan IPS. 7 (2): 73-83.

Mubarak, H., & Fauzan, I. (2019). Sistem Pemilihan Kepala Desa dan Pengangkatan Lurah serta Pengaruhnya terhadap Pelayanan Publik : Studi Kasus Perbandingan di Kota Jambi dan Muaro Jambi. POLITEIA: Jurnal Ilmu Politik. 11 (2): 1-18.

Nugroho, H. (2012). Demokrasi dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik di Indonesia. Jurnal Pemikiran Sosiologi. 1 (1): 1-15.

Rozy, F., R, P. A., Febriansyah, R., F, F. A., R, A. I., & Fauzi, A. M. (2020). Praktik Politik Uang dalam Proses Pemilihan Kepala Desa Sumberingin Kidul Tahun 2019. Jurnal Socius. 7 (1): 37-44.

Satria, H. (2019). Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia. Jurnal Antikorupsi Integritas. 5 (1): 1-14.

Wijaya, A. (2014). Demokrasi dalam Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia. Al-daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam. 4 (1): 136-158.

DOI: https://doi.org/10.21831/dimensia.v11i2.59265